11 Terduga Pengebom Ikan di Bima Ditangkap Tim Opsnal Dit Polairud Polda NTB

Mataram NTB - Tim Opsnal Direktorat Polairud (Ditpolairud) Polda NTB kembali berhasil mengungkap Perkara Pengeboman Ikan di wilayah Perairan Teluk Rano Wilayah Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima pada 22 Mei 2023.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda NTB Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin SIK., saat memimpin Konferensi pers yang berlangsung di Command Center Polda NTB, Kamis (08/06/2023).

Baca juga: Taufik Basari: Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Sesuai Konsep yang Tepat

Diketahu bersama, Pengeboman Ikan dapat mempengaruhi kerusakan sebagian besar Biota laut yang berada disekitar Pengeboman termasuk terumbu karang sebagai tempat berlindungnya biota laut, dan kerusakan tersebut bisa memerlukan waktu yang lama untuk segera pulih kembali, akibatnya ikan tidak lagi memiliki rumah di lokasi tersebut.

Karena aktivitas tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem laut pemerintah melindunginya melalui UU Darurat yang dikeluarkan tahun 1951, kemudian disempurnakan agar pengerusakan ekosistem laut dapat terlindungi secara hukum.

Baca juga: Sambut KTT G20, Rutan Praya Ikuti Doa Bersama

"Salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan laut tersebut adalah aktivitas Pengeboman ikan, maka melalui Dit Polairud aktivitas tersebut di hentikan kemudian dilakukan penindakan hukum, "terangnya.

Baca juga: Sukseskan KTT G20, Kemenkumham Mengadakan Doa Bersama

Sedangkan kronologis Hasil Pengungkapan tersebut disampaikan Direktur Polairud (Dir Polairud) Polda NTB Kombes Pol Kobul  Syahrin Ritonga SIK., saat mendampingi Kabid Humas Polda NTB dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Command Center Polda NTB.

Menurut Kobul sapaan akrabnya, Pengungkapan ini berawal saat Kapal Polisi bernomor XXI-2008 melakukan patroli laut di perairan Pulau Kelapa dan Teluk Rano di wilayah Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Tepat pada Titi koordinat 08⁰36'47.37"S119⁰10'36.85"C di wilayah Teluk Rano tim mendapati 3 unit Kapal yang diduga melakukan aktivitas pengeboman ikan.

Baca juga: Laporkan Terdakwa Atas Dugaan ITE, GG : Ini Upaya Menyelamatkan Apa Yang Menjadi Hak Anak-Anak Kami

Saat di dekati dan dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap 3 unit Kapal motor tersebut ditemukan beberapa peralatan yang diduga sebagai sarana dan prasarana pengeboman ikan. Dari tiga unit Kapal diantaranya 1 unit kapal Motor bernama Bunga Seroja sedang 2 unit kapal motor lainnya tidak memiliki nama diamankan 11 orang terduga Pelaku.

Ke sebelas terduga yang kini telah diamankan di Mapolda NTB tersebut yakni H Pria (32) alamat Desa Bajo, Kecamatan Sape, M Pria (60) alamat Desa Bajo, Kecamatan Sape, T pria (24) alamat Desa Bajo kecamatan Sape, S pria (47) alamat Desa Soro Kecamatan Lambu, NAS pria (19) alamat Desa Bugis Kecamatan Sape, SF pria (18) alamat Desa Bugis Kecamatan Sape, F pria (25) alamat Desa Buncu Kecamatan Sape, A pria (24) alamat Desa Soro, Kecamatan Lambu, J pria (48) alamat Desa Bugis Kecamatan Sape, JN pria (55) alamat Desa Bugis Kecamatan Sape dan SFR pria (22) alamat Desa Bugis Kecamatan Sape.

Baca juga: Heru Widodo: Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas dengan 'Restorative Justice'

"Dari identitas para tersangka kesemuanya berasal dari Kabupaten Bima, "jelas Ditpolairud Polda NTB.

Dari perkara ini diamankan sejumlah barang bukti seperti sarana prasarana pengeboman ikan serta puluhan Kg Ikan yang diduga hasil tangkapan dengan cara pengeboman.

"BB yang berhasil diamankan yakni 55 Kg ikan, 20 botol berisi pupuk, 3 rangkaian bom ikan, 5 bom ikan siap ledak, 28 buah sumbu/detonator, 1 botol misiu, 1 botol pupuk yang sudah di sangrai, 6 potongan sandal 10 potongan botol kecap, 1 serokan dan satu kaca mata selam. Barang bukti lainnya serta 3 unit kapal motor diamankan di Pos Polairud Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, "bebernya.

Atas perkara tersebut para tersangka diancam pasal 1 UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 45 tahun 2009 dan/atau pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda Rp. 1. 200. 000. 000., (Adb)